Oleh: Dr. Imanuel Gurik, SE., M.Ec.Dev
Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDM Setda Tolikara
Papua adalah tanah yang tidak hanya diberkati dengan keindahan alam, tetapi juga dengan sejarah panjang perjumpaan antara iman dan kehidupan sosial masyarakat. Mulai dari daerah pantai dan lembah hingga gunung, gereja menjadi institusi pertama yang memperkenalkan pendidikan, kesehatan, nilai damai, dan tatanan hidup baru kepada masyarakat. Injil tidak hanya membuka mata rohani orang Papua, tetapi membuka cara pandang terhadap kehidupan bersama. Di banyak wilayah dari pesisir sampai pedalaman, gereja bahkan lebih dahulu hadir daripada lembaga negara, sehingga menjadi pusat transformasi sosial, moral, dan budaya.
Dalam konteks Papua modern saat ini, ketika negara sedang bekerja keras membangun infrastruktur, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita disadarkan kembali bahwa pembangunan sejati tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga persoalan nilai. Di sinilah muncul gagasan besar GENTAR PAPUA—Gereja dan Tanggung Jawab Negara—yang berusaha menata ulang hubungan strategis antara dua pilar kehidupan masyarakat Papua: Negara dan Gereja. GENTAR bukanlah konsep untuk menakut-nakuti, melainkan panggilan moral agar negara memperhatikan gereja sebagai mitra pembangunan manusia, sedangkan gereja tetap menjaga integritas rohaninya sebagai suara kebenaran bagi masyarakat.
Salah satu langkah konkret pemerintah daerah yang menjadi dasar gagasan GENTAR adalah tiga kebijakan inovatif: pertama, pemberian hibah kepada klasis dan wilayah gereja; kedua, hibah kepada sekolah Alkitab dan perguruan tinggi gerejawi; dan ketiga, pemberian insentif perpuluhan kepada pelayan jemaat seperti gembala sidang, pendeta, diaken, serta majelis gereja. Ketiga kebijakan ini bukan sekadar program teknis, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap peran historis gereja dalam memelihara peradaban Papua.
Gereja sejak awal memainkan peran yang tak tergantikan. Ketika pemerintah belum menjangkau kampung-kampung terpencil, gereja sudah ada di sana. Ketika negara belum memahami bahasa dan budaya lokal, para misionaris dan gembala telah menjadi jembatan antara dunia modern dan adat. Bahkan hingga hari ini, di banyak distrik pedalaman, gereja menjadi pusat informasi, pusat mediasi konflik, tempat masyarakat mencari jalan keluar atas persoalan rumah tangga, persoalan marga, atau persoalan pemuda. Pendeta dan gembala berperan sebagai penasihat, guru moral, sekaligus pemimpin komunitas. Itulah sebabnya gereja tetap menjadi lembaga paling dihormati dan dipercaya masyarakat Papua.
Pemberian hibah kepada klasis dan wilayah gereja merupakan langkah strategis untuk memperkuat jaringan pelayanan gereja yang menjangkau akar rumput. Di wilayah-wilayah luas dengan topografi ekstrem, para pelayan gereja harus berjalan kaki berjam-jam untuk melayani jemaat. Gedung gereja membutuhkan perbaikan, fasilitas pelayanan rendah, dan kegiatan pembinaan jemaat membutuhkan biaya operasional. Pemerintah melalui hibah dapat membantu memfasilitasi pelayanan gereja tanpa mencampuri urusan spiritual. Hibah ini bukan bentuk intervensi, tetapi bentuk pengakuan bahwa gereja adalah mitra sosial yang menopang stabilitas masyarakat.
Selain itu, hibah kepada sekolah Alkitab dan perguruan tinggi gerejawi adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia rohani Papua. Lembaga pendidikan gereja (seperti Sekolah Alkitab dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) dari berbagai denominasi gereja) adalah pabrik pemimpin moral. Dari kampus-kampus rohani itu lahirlah pendeta, penginjil, guru Sekolah Minggu, konselor rohani, dan pengajar Alkitab yang akan melayani generasi berikutnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak mahasiswa STT berasal dari keluarga sederhana. Fasilitas kampus terbatas, perpustakaan minim, dan kegiatan akademik sering terkendala biaya operasional. Hibah pemerintah membantu memastikan bahwa pendidikan teologi dapat berjalan dengan baik, sehingga gereja memiliki pemimpin masa depan yang mumpuni.
Sebagian orang mungkin bertanya: mengapa negara harus mendukung pendidikan teologi? Jawabannya sederhana: karena pendidikan teologi bukan sekadar mencetak rohaniawan, tetapi membentuk karakter. Di tanah di mana gereja menjadi fondasi nilai moral, keberadaan SDM rohani yang terdidik sangat menentukan arah perkembangan sosial. Alumnus STT seringkali kembali ke kampung, bukan ke kota. Mereka kembali untuk melayani masyarakat, mendamaikan konflik, membimbing generasi muda, dan menanamkan nilai kasih serta damai. Dengan kata lain, hibah untuk STT adalah dukungan terhadap masa depan Papua yang bermartabat.
Terobosan terakhir dan paling inovatif adalah pemberian insentif perpuluhan kepada pelayan jemaat. Kebijakan ini sangat menyentuh karena pelayan gereja—gembala sidang, pendeta, diaken, majelis—adalah orang-orang yang mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk pelayanan tanpa mengharapkan upah besar. Mereka melayani siang dan malam, membuka rumah mereka untuk jemaat, hadir dalam suka dan dukacita jemaat, dan menjadi garda depan menjaga kedamaian sosial. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dari persembahan jemaat yang tidak menentu. Persepuluhan di jemaat pedalaman seringkali kecil karena kondisi ekonomi jemaat yang sederhana.
Oleh sebab itu, insentif perpuluhan bukan sekadar bantuan ekonomi, tetapi bentuk penghargaan negara terhadap pekerjaan rohani yang mempengaruhi stabilitas sosial. Ketika pelayan gereja berkecukupan secara dasar, mereka dapat melayani dengan tenang, tanpa harus mencari pekerjaan sampingan yang mengurangi waktu pelayanan. Insentif perpuluhan juga mengurangi beban jemaat kecil, memperkuat hubungan negara dan gereja, serta membangun rasa saling percaya. Negara hadir sebagai mitra, bukan lawan. Gereja tetap independen sebagai lembaga moral, tetap kritis terhadap kebijakan negara, tetapi tidak merasa ditinggalkan atau dipinggirkan.
GENTAR Papua dengan demikian menawarkan model relasi baru yang lebih harmonis antara gereja dan negara. Gereja tetap menjadi penjaga moral, sedangkan negara menjadi penyedia fasilitas sosial. Keduanya saling menopang. Hubungan seperti ini sangat dibutuhkan Papua, terutama dalam situasi di mana masyarakat sedang menghadapi tantangan degradasi moral, narkoba, kekerasan, konflik internal, dan rendahnya kualitas pendidikan. Gereja memiliki jaringan pelayanan yang mencapai kampung paling jauh, sementara negara memiliki anggaran dan kebijakan untuk memperkuat pelayanan sosial gereja. Ketika keduanya bersinergi, dampaknya akan luas dan mendalam.
Memang, ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pengelolaan hibah harus akuntabel. Pendataan pelayan jemaat harus rapi. Pelaksanaan insentif harus adil. Gereja harus melaporkan penggunaan dana secara transparan, dan pemerintah harus memastikan tidak ada muatan politik praktis dalam pemberian bantuan. Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan peraturan daerah yang jelas, sistem tata kelola hibah yang ketat, dan kerja sama terbuka antara pemerintah dan sinode gereja. Jika hal-hal ini dijaga, GENTAR Papua bisa menjadi model unggulan bagi daerah lain di Papua dan bahkan Indonesia.
Pada akhirnya, GENTAR Papua adalah seruan bahwa masa depan Papua memerlukan kolaborasi antara institusi moral dan institusi pemerintahan. Gereja tidak hanya mengurus hal rohani, tetapi juga membimbing masyarakat agar hidup damai. Negara tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga harus membangun manusia. Ketika keduanya berjalan beriringan, kita akan melihat Papua yang lebih stabil, harmonis, dan bermartabat. Dan dari pesisir pantai hingga daerah pegununungan, gema GENTAR Papua menjadi tanda bahwa tanah ini bergerak menuju masa depan yang lebih terang, lebih manusiawi, dan lebih damai, karena gereja dan negara saling memikul tanggung jawab untuk membangun manusia Papua seutuhnya.*
