Wamena[papuani.com]-Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola data pemerintahan melalui Pelatihan Teknis Pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) bagi Walidata Daerah dan Walidata Pendukung di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Sartika Wamena, Kamis (5/11/2026), tersebut dihadiri Asisten III Provinsi Papua Pegunungan, Lukas Kossay, Kepala Bidang Statistik yang juga bertindak sebagai pemateri, serta peserta dari perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan perencanaan, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Ketua Panitia, Enis Kogoya, S.IP., menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam menyusun program, mengambil keputusan, dan mengevaluasi hasil pembangunan.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan tata kelola data di daerah harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengatur prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
“Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola data berdasarkan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk,” demikian disampaikan dalam laporan Ketua Panitia.
Enis menyampaikan bahwa penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan sinergi yang kuat antara Walidata Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan Walidata Pendukung pada masing-masing perangkat daerah dan unit kerja.
Karena itu, pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur, terutama dalam melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan validasi data statistik sektoral sebelum data disampaikan kepada Walidata Daerah.
Adapun tujuan kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, penguatan kemampuan teknis pemeriksaan data statistik sektoral, serta pemahaman mengenai penerapan standar data, metadata statistik, dan interoperabilitas data.
Selain itu, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kesalahan, ketidaksesuaian, dan ketidaklengkapan data, sekaligus memperkuat koordinasi antara Walidata Daerah dan Walidata Pendukung agar proses pengelolaan data berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Pegunungan selaku Pembina Data Statistik. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan Satu Data Indonesia, tugas dan peran Walidata Daerah serta Walidata Pendukung, penerapan standar dan metadata statistik, teknik pemeriksaan kualitas data, hingga mekanisme verifikasi, validasi, dan perbaikan data statistik sektoral.
Peserta kegiatan berasal dari unsur Walidata Daerah dan Walidata Pendukung, meliputi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, perwakilan setiap OPD, perwakilan dari masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah, serta aparatur yang mewakili Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP).
Keterlibatan seluruh unsur tersebut dimaksudkan untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat koordinasi dalam proses penyiapan, pemeriksaan, verifikasi, validasi, hingga penyampaian data statistik sektoral dari masing-masing perangkat daerah kepada Walidata Daerah.
Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kompetensi aparatur dalam pemeriksaan data, terbangunnya kesamaan pemahaman mengenai standar dan mekanisme pemeriksaan, serta meningkatnya kualitas data yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah.
Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan koordinasi yang efektif antara Walidata Daerah dan Walidata Pendukung sehingga Provinsi Papua Pegunungan memiliki data statistik sektoral yang berkualitas, akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan.
Dari sisi pembiayaan, pelaksanaan kegiatan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2026 melalui Subkegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Menutup laporannya, Enis Kogoya menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Papua Pegunungan atas kesediaannya menjadi narasumber, pimpinan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta seluruh peserta dan pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelatihan tersebut.
Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang berkualitas.
“Keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan peran aktif Walidata Daerah dan Walidata Pendukung, sehingga proses pengelolaan dan pemeriksaan data dapat berjalan secara terkoordinasi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tegasnya dalam laporan tersebut.
Pada kesempatan itu, Ketua Panitia juga memohon kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2026.
Pelatihan yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat penerapan prinsip Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengelolaan data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan berlandaskan data yang berkualitas. [Diskominfosatik Prov. Papua Pegunungan]*
