KARUBAGA[papuani.com]-Pemerintah Kabupaten Tolikara terus mendorong penguatan tata kelola pembangunan melalui kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempresentasikan Rencana Strategis (Renstra) di hadapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dan jarang dilakukan oleh daerah lain di Indonesia.
Demikian dikatakan Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDM Setda Kabupaten Tolikara, Dr. Imanuel Gurik, SE.,M.Ec.Dev usai kegiatan presentasi Renstra di Kantor Bappeda, Karubaga, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, Renstra merupakan dokumen kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Namun secara nasional, kualitas dokumen ini masih beragam, bahkan sering kali hanya menjadi pemenuhan administrasi tanpa kajian mendalam.
“Renstra itu kompas pembangunan. Kalau kompasnya bengkok, maka arah pembangunan juga ikut bengkok. Karena itu Renstra harus dipahami, dipresentasikan, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan hanya ditandatangani,” ujar Dr. Imanuel Gurik.
Dikatakan bahwa kebijakan presentasi Renstra memberi ruang bagi Kepala Daerah untuk memastikan bahwa visi dan misi pembangunan daerah benar-benar diturunkan ke dalam indikator, sasaran, serta program prioritas OPD. Tidak seperti praktik umum di banyak daerah, Tolikara memastikan setiap OPD memahami arah pembangunan lima tahunan secara utuh.
“Melalui forum ini, Kepala Daerah dapat langsung mengevaluasi apakah sasaran strategis RPJMD sudah diterjemahkan ke dalam Renstra. Jika ada ketidaksinkronan, bisa diperbaiki sejak awal,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa forum presentasi memaksa pimpinan OPD menguasai isi Renstra secara mendalam. Renstra tidak lagi menjadi dokumen staf teknis, tetapi dokumen kepemimpinan yang wajib dipahami oleh kepala organisasi.
“Pimpinan OPD harus tahu arah lima tahun ke depan, indikator kinerja, strategi sektor, hingga risiko pembangunan. Ini meningkatkan kualitas kepemimpinan dan konsistensi implementasi di lapangan,” tegasnya.
Dijelaskan pula bahwa Forum presentasi juga menghadirkan lingkungan belajar bersama antar-OPD. Unit kerja yang kuat dapat menjadi contoh, sementara OPD dengan kelemahan dapat memperbaiki dokumen melalui masukan langsung dari pimpinan daerah.
Kebijakan ini juga memperkuat budaya kinerja birokrasi. Dengan menyampaikan Renstra secara terbuka, setiap pimpinan OPD menyatakan komitmen kinerja tahunan dan lima tahunan kepada Kepala Daerah.
“Komitmen yang disampaikan secara terbuka memiliki kekuatan moral yang besar. Kepala Daerah bisa menilai sejauh mana kesiapan program, SDM, anggaran, dan mitigasi risiko sektor,” jelas Dr. Imanuel Gurik.
Ia menilai budaya kinerja seperti ini menjadi pondasi penting untuk memperbaiki SAKIP dan meningkatkan akuntabilitas pembangunan daerah.
Selain itu, Presentasi Renstra membangun budaya transparansi dalam pemerintahan. Dokumen perencanaan kini menjadi “dokumen hidup” yang dibahas, diuji, dan dievaluasi bersama.
“Indikator tidak bisa lagi dipilih sembarangan. Data harus akurat, program harus sinkron, dan tumpang tindih antar-OPD dapat langsung dikoreksi. Ini meningkatkan kualitas perencanaan secara signifikan,” ucapnya.
Dikaakan pula, secara nasional hanya sedikit daerah yang menerapkan mekanisme presentasi Renstra secara formal. Karena itu, harapannya langkah yang dilakukan oleh Tolikara ini layak dijadikan model reformasi birokrasi berbasis kinerja.
“Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Tolikara berpotensi menjadi salah satu daerah terdepan dalam tata kelola pembangunan di wilayah Papua Pegunungan, bahkan bisa menjadi rujukan nasional,” ujarnya.
Dr. Imanuel Gurik juga menegaskan bahwa Renstra adalah instrumen utama untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai visi kepala daerah, prioritas tahunannya jelas, alokasi sumber daya tepat, dan kesinambungan kebijakan terjamin.
“Tolikara sedang bergerak maju. Presentasi Renstra membuktikan bahwa pemerintah daerah serius membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil,” ujarnya.[Diskomdigi Tolikara]*
