Wamena-[papuani.com]-Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E.,M.B.A menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya anggaran yang dikelola maupun capaian laporan administrasi pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur John Tabo yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (6/11/2026), bertempat di Grand Baliem Hotel, Wamena.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIT tersebut dihadiri Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan beserta para wakil ketua dan anggota, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan beserta jajaran, para asisten dan staf ahli gubernur, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Turut hadir Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran, para narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, serta anggota Badan Pengarah Papua (BPP) perwakilan Provinsi Papua Pegunungan bersama kelompok kerja. Sementara itu, Bappenas mengikuti kegiatan melalui sambungan daring Zoom.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Elai Giban, Gubernur John Tabo menekankan bahwa pembangunan Papua Pegunungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga terkait.
Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan Otonomi Khusus tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Ia menjelaskan, selama lebih dari dua dekade pelaksanaan Otsus di Tanah Papua, negara telah memberikan berbagai kebijakan, kewenangan, dan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan. Namun, tantangan utama saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Gubernur menegaskan, keberhasilan Otsus di Papua Pegunungan harus tercermin melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak, pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman, terbukanya akses transportasi antarwilayah, serta meningkatnya kemandirian ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
“Bagi Papua Pegunungan, keberhasilan Otonomi Khusus harus dapat dilihat dari anak-anak yang memperoleh pendidikan layak, masyarakat di pedalaman yang mendapatkan pelayanan kesehatan, terbukanya akses antarwilayah, serta meningkatnya kemandirian ekonomi Orang Asli Papua,” demikian pesan Gubernur John Tabo dalam sambutan tertulisnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pelaksanaan Otsus tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan administrasi dan pengelolaan anggaran, tetapi harus mengutamakan hasil pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan Otonomi Khusus hanya berhasil dalam laporan administrasi, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata besarnya anggaran yang dikelola, melainkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan,” tegasnya.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur juga menguraikan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga terkait dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus.
Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam memperkuat kebijakan, kelembagaan, perencanaan, dan pendanaan Otsus. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
Adapun Badan Pengarah Papua, DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi, menjalankan fungsi pengawasan, serta memastikan aspirasi dan hak-hak Orang Asli Papua menjadi bagian utama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.
John Tabo juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru. Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan tata kelola pembangunan masih menjadi kebutuhan penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.
Oleh karena itu, Rapat Koordinasi tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyatukan pemahaman, mengidentifikasi berbagai hambatan, serta membangun solusi bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua Pegunungan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan dana Otsus. Komitmen tersebut diarahkan pada penguatan empat sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Mengakhiri sambutan tertulisnya, Gubernur John Tabo mengingatkan bahwa keberhasilan Otonomi Khusus tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang telah dikerjakan pemerintah saat ini, tetapi juga oleh masa depan yang mampu diwariskan kepada generasi Papua Pegunungan.
“Pada akhirnya, keberhasilan Otonomi Khusus bukan hanya tentang apa yang telah kita kerjakan, tetapi tentang masa depan seperti apa yang dapat kita wariskan bagi generasi Papua Pegunungan,” demikian pesan Gubernur.
Sambutan tersebut kemudian ditutup dengan pernyataan resmi pembukaan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan oleh Gubernur John Tabo melalui Sekda Elai Giban yang membacakan sambutan tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, penguatan koordinasi, dan sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus. Dengan demikian, setiap kebijakan dan anggaran yang dialokasikan dapat semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Orang Asli Papua.[Diskominfosatik-Papua Pegunungan]*
